SIKUJA: SISTEM INFORMASI DOKUMEN BELANJA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DPMPTSP KABUPATEN KARAWANG

• AYU BERLIANDA PUTRI

---

ABSTRAK

ABSTRAK

Ayu Berlianda Putri (12230178), SIKUJA: Sistem Informasi Dokumen Belanja Untuk Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kabupaten Karawang

Pengelolaan dokumen belanja di instansi pemerintahan, khususnya dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), memiliki peran penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, proses pencatatan belanja dan penyusunan SPJ masih dilakukan secara manual, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan kesulitan dalam pelacakan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi berbasis web bernama SIKUJA (Sistem Informasi Dokumen Belanja) guna mempermudah proses pengelolaan belanja dan penyusunan SPJ. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model waterfall, melalui tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Sistem dibangun menggunakan framework CodeIgniter 3 dan dirancang dengan tiga peran pengguna utama, yaitu penyedia, pengguna anggaran, dan bendahara, serta dilengkapi fitur seperti input belanja, pencatatan pembayaran, unggah bukti transaksi, dan unduh dokumen SPJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKUJA mampu mengotomatisasi proses penyusunan dokumen SPJ secara lebih efektif, mengurangi ketergantungan terhadap proses manual, serta meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan akuntabilitas pelaporan belanja dinas. Sistem ini diharapkan dapat mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: SPJ Belanja Barang dan Jasa, DPMPTSP, SIKUJA

KATA KUNCI

SPJ Belanja Barang dan Jasa,DPMPTSP,SIKUJA

---

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

[1]      A. R. Prasetyo, “Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Habis Pakai Berbasis Web Menggunakan Laravel Pada Dpmptsp Kabupaten Karawang,” Universitas Nusa Mandiri, 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://repository.nusamandiri.ac.id/repo/files/250419/download/32.-11230052_ARIO-RIZKI-PRASETYO.pdf

[2]      A. Alifia, L. Andrini, F. Prasetyo, H. Priyandaru, dan J. Eka Sapitri, “Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Dan Pengadaan ATK Dinas Sosial Kabupaten Karawang,” Profitabilitas, vol. 4, no. 2, hal. 37–43, Jan 2024, doi: 10.31294/PROFITABILITAS.V4I2.2869.

[3]      D. Setiawan, “Aplikasi Desktop vs Aplikasi Web: Kelebihan dan Kekurangan untuk Pengembangan Aplikasi|D3 Teknik Komputer A.Md.Kom,” STEKOM, Maret 2023.

[4]      R. A.S dan M. Shalahuddin, Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek, Revisi. Bandung: Informatika Bandung, 2018.

[5]      E. Y. Anggraeni, Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.

[6]      M. C. Mursid, Sistem Informasi Manajemen. Tegal: Khoirunnisa, 2016.

[7]      N. P. Adiputra, Dasar-Dasar Teknik Informatika. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

[8]      J. Hutahaean, Konsep Sistem Informasi, I. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

[9]      Asfihan, “Pengertian Sistem Informasi dan Contoh Penerapan pada Dunia Industri,” Ruang Pengetahuan, 2022.

[10]    Kemendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia, 2020.

[11]    T. S. Tambunan, Glosarium Istilah Pemerintahan. Jakarta: Prenada Media, 2016.

[12]    K. Slamet dan H. Sukoasih, Pengelolaan dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.

[13]    E. Riyanto dan J. Tesmanto, “Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas,” Al-Kharaj  J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah, vol. 5, no. 2, hal. 723–729, Agu 2023, doi: 10.47467/ALKHARAJ.V5I2.1297.

[14]    Y. E. Novitasari, A. Sopanah, dan D. Anggarani, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa,” Conf. Econ. Bus. Innov., hal. 1598–1609, Apr 2022, doi: 10.31328/CEBI.V2I1.38.

[15]    A. R. Herawati, Sistem Informasi Manajemen Pada Organisasi Publik. Yogyakarta: Deepublish, 2024.

[16]    S. A. Sholikhatin, A. L. Munawaroh, dan R. A. Ramadhan, “Penerapan Metode RAD dan Framework Codeigniter Pada Web Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Melung,” J. Resist. (Rekayasa Sist. Komputer), vol. 6, no. 3, hal. 131–137, Des 2023, doi: 10.31598/JURNALRESISTOR.V6I3.1487.

[17]    A. Susano dan M. Rachmawati, “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES),” EKOBIS  J. Ilmu Manaj. dan Akunt., vol. 12, no. 1, hal. 50–58, Jun 2024, doi: 10.36596/EKOBIS.V12I1.1382.

[18]    F. Zahra, L. Meldawati, F. Karim, dan F. Moh Saleh, “Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dengan E-Government,” J. Abdidas, vol. 6, no. 1, hal. 142–150, Mar 2025, doi: 10.31004/ABDIDAS.V6I1.1118.

[19]    S. Farizi, S. Aisy, R. M. Kamilatur, dan S. Arifin, “Urgensi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Di Pemerintahan Desa,” Menulis J. Penelit. Nusant., vol. 1, no. 2, hal. 197–204, Feb 2025, doi: 10.59435/MENULIS.V1I2.46.

 

[20]    S. Naja dan R. Akbar, “Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital Pada Kantor Dinas Pertanian Provinsi Aceh Berbasis Web,” J. Sist. Komput., vol. 4, no. 2, hal. 60–71, Agu 2024, doi: 10.35870/SISKOM.V4I2.813.

[21]    B. Z. A. Putra, “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Berbasis Web di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Transparansi Pengelolaan Dana Publik,” Medan, 2024.

[22]    Y. Setiyawan, L. Ferdinand Marini, dan L. Yertas Baisa, “Sistem informasi SPJ berbasis web dengan metode Agile di Dinas Keuangan Papua Barat,” AITI, vol. 22, no. 1, hal. 133–149, Mar 2025, doi: 10.24246/aiti.v22i1.133-149.

[23]    N. Maudiva, Ismail, dan Sofyan, “Pengembangan Sistem Informasi Kerja Sama Limjamsos Berbasis Web di Dinas Sosial Aceh,” J. Manaj. Sist. Inf., vol. 4, no. 1, hal. 57–67, Apr 2025, doi: 10.59431/JMASIF.V4I1.495.